Tragedi Sampit Tergerusnya Identitas masyarakat Adat, Suku Dayak

Konflik di wilayah Sampit (1996-2001) terjadi antara suku asli Dayak dengan suku pendatang yang berasal dari Madura dan mengakibatkan ratusan korban tewas. Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kerusuhan massal di wilayah tersebut, diantaranya adalah faktor terkikisnya hak-hak hidup yang dialami oleh warga Dayak sebagai suku Asli Kalimantan. Why?.
Indonesia merupakan sekumpulan masyarakat majemuk dimana ada ratusan budaya, bahasa dan suku yang terkumpul didalam kepulauan nusantara, salah satu diantaranya adalah suku Dayak. Berdiam di kepulauan Kalimantan, Dayak merupakan suku asli (indegeneous people) yang masih bertahan dengan adat dan tradisi mereka sebagai sekelompok masyarakat yang bergantung pada alam (tanah dan hasil hutan).
Dalam kajian sosiologis, pemahaman kemajemukan bangsa Indonesia menjadi penyebab utama terjadinya pertentangan dan konflik antar etnik (H.C. Triandis). Perbedaan kultur dan pentingnya kesuku-bangsaan yang menjadi identitas berbagai etnik di Indonesia menjadikan masyarakat tersekat atas jati diri tertentu. Masyarakat terkelompok pada kultur yang sama dan memandang kelompok lain sebagai pihak yang berbeda. Yang terjadi adalah timbulnya sikap arogansi kelompok. Sikap arogan ini lalu muncul ketika terjadi konflik diluar kelompok, maka setiap individu dalam suatu komunitas akan saling membahu untuk mendukung kelompoknya masing-masing.
Dalam kasus Sampit, konflik antar etnis Dayak dan Madura pun tidak terlepas dari perbedaan relasi dan kehidupan yang dialami oleh dua etnik tersebut. Gaya hidup tradisional masyarakat Dayak semakin terkikis akibat pembangunan, eksploitasi hutan di wilayah Kalimantan menggusur mereka dari pola hidup nomaden. Suku dayak yang tradisional tertolak hak-haknya sebagai pemilik adat atas tanah, hutan dan sumber daya alam (UUD mengatur bahwa hutan dan SDA adalah milik Negara). Kehidupan masyarakat Dayak pun harus berhadapan dan bersaing dengan masyarakat lain yang sejak tahun 1930-an lewat jalur transmigrasi, menduduki wilayah Kalimantan.
Data bank dunia menyebutkan bahwa 65% dari populasi di Kalimantan tengah (dimana Sampit berada) adalah warga pendatang. Mentalitas tradisional warga Dayak yang sangat tradisiolan (primitive) menjadikan mereka tersubordinat di wilayah sendiri sehingga tidak mampu bersaing secara ekonomi. Kesempatan kerja lebih banyak diisi oleh kelompok masyarakat lain. Proses marginalisasi ini berlangsung bertahun-tahun dan mengakibatkan rasa frustasi dalam benak warga Dayak. Akibatnya ketika terjadi kesalah pahaman antara salah seorang warga Dayak dan Madura maka konflik kekerasan pun tidak dapat dihindarkan.
Pembantaian yang dilakukan oleh suku Dayak tidak terlepas dari etnophobia (kecurigaan yang berlebihan) terhadap suku Madura. Persepsi ini muncul dikalangan suku Dayak yang menyatakan bahwa Suku Madura secara budaya sombong, menguasai pekerjaan kasar (penambang, penebang hutan) yang seharusnya menjadi mata pencaharian Suku Dayak, memiliki kedekatan (dilindungi) oleh pihak aparat keamanan dan pemerintah. Suku Dayak yang kehilangan akses terhadap hak adat mereka, tidak berdaya atas kekuatan kebijakan “pembangunan” pemerintah. Mereka lalu mengarahkan kemarahan terhadap suku Madura yang menjadi personifikasi atas kekuatan abstrak tersebut.
Konflik yang terjadi di Sampit mencerminkan ketidaksiapan pemerintah dalam menjalankan kebijakan “pembangunan”. Prinsip pemerataan pembangunan tidak sensitif terhadap pola hidup masyarakat setempat (suku asli) yang berakibat tergusurnya bahkan hilangnya hak-hak masyarakat adat diwilayah tersebut. Pemerintah tidak peduli/peka atas persoalan yang dialami oleh masyarakat adat yang rawan konflik.
Penyelesaian konflik di Sampit dengan menggunakan pendekatan “masyarakat adat” menjadi langkah strategis untuk menggugat keadilan bagi masyarakat Dayak. Pengembalian hak-hak adat, akses pendidikan, kesehatan yang memadai, serta peran strategis orang Dayak dalam struktur pemerintahan (otonomi daerah), menjadi solusi untuk meredam konflik di Sampit. Hal ini membuka akses bagi orang Dayak untuk mengontrol sumber daya alam bagi keberlangsungan masyarakat Dayak.



By. Nuzul